dinas lalu lintas dan angkutan jalan disebut. tercapai, atau sering disebut dengan kerusakan dini. dinas lalu lintas dan angkutan jalan disebut

Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. 29 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Usulan alternatif penanganan lalu lintas terpilih harus disimulasikan sebelum ditetapkan menjadi skema penanganan lalu lintas terpilih (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015). Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui : 1. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, semula disebut Dinas Lalu Lintas Jalan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Timur tanggal 4 Juni 1959 Nomor BH/2475/L/59JAKARTA, KOMPAS. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. 3. D. Pernyataan kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pekalongan yang memberikan pengertian atas kebijakan disebut sebagai pengaturan kebijakan berkendara angkutan jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Keterpaduan intramoda angkutan, dan g. Peninjauan sarana dan prasarana transportasi dilakukan dalam rangka Persiapan Angkutan Lebaran 2023 seperti monitoring perbandingan data penumpang Angkutan Lebaran Tahun 2022 dan monitoring kegiatan. Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2014 tentang angkutan jalan pasal 26 ayat 2, Penyusunan rencana umum jaringan trayek, mempertimbangkan : a. kembali menjadi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (DLLAJ) Kabupaten Bogor setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah No. Bidang Angkutan Jalan; Bidang Lalu Lintas Jalan; Bidang Pelayaran dan Penerbangan; Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Bidang. Sumber daya aparatur atau pegawai di Dinas Perhubungan DIY menurut golongan ruang/kepangkatan berdasarkan jenis kelamin dan pada posisi tahun 2019 terinci sebagai berikut :terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna J alan, serta pengelolaannya. PM No. Berdasarkan UU 22 tahun 2009 maka Tugas dan. Salah satu aturan mengenai tugas dan fungsi Dishub terkait lalu lintas adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 7. 2. Berkaitan dengan Kerjasama Bidang Perhubungan, telah ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerjasama antara Dinas LLAJ Kabupaten – Dinas LLAJ Kota Bogor No. KLASIFIKASI JALAN BERDASARKAN FUNGSI. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA, Menimbang :. 1. Bidang Lalu Lintas adalah bidang yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan. ASIA – Pengendara atau pengguna jalan kerap melihat petugas lalu lintas dengan seragam berbeda. Lalulintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. Bangkitan dan tarikan lalu lintas adalah tempat kegiatan Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) menyatakan dalam Pasal 4 huruf (b) bahwa: 1 Abb asS li m, Man j een T rn po t PR G f ndo da, J k 2000. Nama Jabatan Jenis Jabatan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. 54% 46. membidangi urusan Jalan dan urusan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1. Peraturan Peraturan. Fungsi. 9. 8 Gambir Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110. Satu kesatuan. (2) Pemakai jalan wajib mematuhi semua rambu-rambu jalan di perpotongan sebidang. 2021-2026 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor perhubungan yang terkait dengan APBD. Menurut pantauan Kompas. Petugas Bapas berfungsi hampir sama seperti probation officer. < Rekayasa Lalu Lintas. 79% 49. Teknisi Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan Transportasi Jalan: Pelaksana : Pengadministrasi LLAJ: Pelaksana : Kepala Bidang Angkutan: Struktural :lalu lintas melalui optimasi kapasitas jalan/persimpangan dan pengendalian pergerakan lalu lintas. tercapai, atau sering disebut dengan kerusakan dini. 14. peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jalan nasional; b. Sistem lalu lintas pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) komponen dasar yang harus diketahui oleh setiap pengguna jalan. TUGAS POKOK: Merumuskan, Menganalisa dan menyelenggarakan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi kebijakan, pengembangan sarana, prasarana dan angkutan, serta pengembangan dan pengintegrasian jaringan dan simpul lalu lintas untuk menciptakan transportasi darat yang aman, selamat, tertib dan lancar. Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan. 000. kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. com, Jakarta Kementerian Perhubungan memperbarui aturan operasional truk angkutan barang yang sebelumnya merujuk Surat Edaran (SE) Nomor 40 Tahun 2022 menjadi SE Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan Selama Angkutan Lebaran 2022 (1443 Hijriah). SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DALAM BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KEPADA DAERAH TINGKAT I DAN DAERAH TINGKAT II. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat menjadi pembicara kunci pada kegiatan diskusi kelompok terpumpun atau FGD Sidang Para Pakar Keselamatan Transportasi Darat bertena “Komitmen Bersama Dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” yang diselenggarakan. Undang-Undang ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal. Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan koridor Islam, sehingga jika dinas perhubungan memperhatikan Undang-Undang maka keamanan dan kenyamanan masyarakat akan terpenuhi dengan baik dan sempurna. Setelah melalui masa sosialisasi dengan gencar selama 6 bulan, maka mulai tanggal 1 Januari 2010, UU Nomor 22 Tahun 2009 dinyatakan efektif mulai berlaku. perencanaan manajemen kapasitas dan kebutuhan lalu lintas dan. Pasal 45 ayat 1 dan 2 1. BAB IV PELAKSANAAN CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2009. tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: Jurnal Sipil Statik Vol. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PM No. Mobilitas penduduk yang tinggi ditambah dengan jumlah kendaraan bermotor yang semakin naik mendorong adanya kemacetan lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari kelalaian para pengendara yang tidak patuh dan disiplin dalam berlalu lintas di jalan raya. NIP. 7. Fasilitas pendukung penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi: a. 10. 15. Dimana forum tersebut melibatkan berbagai pihak di dalamnya, seperti. kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi. Satu berseragam abu-abu, yang merupakan petugas dari Dinas Perhubungan ( Dishub ), lainnya petugas berseragam warna cokelat yang disebut Polisi Lalu Lintas ( Polantas ). SKPD : DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Kode Indikator Kinerja Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Prioritas Daerah 2 3 1 1 URUSAN WAJIB 1 07 BIDANG URUSAN Sasaran Daerah 4 Hasil Program Lokasi Keluaran Kegiatan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Hasil Kegiatan Tolok Ukur Target. (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas. “Dari jumlah kecelakaan lalu lintas, kebanyakan dialami kalangan pelajar atau remaja yang masih labil emosinya,” ujar Menhub saat menghadiri kegiatan “Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional Tahun 2022 yang diselenggarakan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Kamis (16/9). (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi: a. 22 Tahun 2009 dibentuknya DLLAJ mengingat bahwa lalu lintas dan angkutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah diatur dalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan ketahanan nasional, diperlukan sistem. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. UTBK/SNBT. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah 6. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. ,M. BPL-ALLAJR hanya menyelenggarakan program Diploma III Ahli LLAJR. (Jakarta, 18/2/2014) “Denda ratusan ribu rupiah ternyata tidak membuat jera para pelanggar lalu lintas,” demikian disampaikan Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Hotma Simanjuntak dalam sambutannya ketika membuka kegiatan. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat RAK LLAJ adalah dokumen perencanaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan untuk periode 5 (lima) tahun. 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan; 19. Keselamatan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap orangMENINGKATNYA PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KINERJA DAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH IK = Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10. Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kita perlu mengetahui dulu arti jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Deska Hanila seksi Pengelola Sistem informasi Sarana dan Prasarana Jalan yang mengatakan bahwa “Dasar hukum angkutan umum yang dipakai oleh Dinas Perhubungan Aceh yaitu UU No. berikan dinas berdasarkan situasi dan kondisi di lapangan. Wali Kota Bogor, Bima Arya memimpin upacara Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) tahun 2023 tingkat Kota Bogor di halaman Kantor Pertanahan Kota Bogo. 2008 tentang struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Bogor sampai saat ini, berdasarkan perda No. Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan maka jalan menurut fungsinya dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:Jalan ArteriJalan KolektorJalan LokalJalan LingkunganFungsi jalan tersebut dapat dibedakan menjadi sistem jaringan primer dan sistem jaringan jalan sekunder, sehingga fungsi jalan tersebut menjadi sebagai berikut:Sistem jaringan jalan primer merupakan jalan dengan. 00 WIB. 45-118 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Jenis. 14. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410); 7. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang selanjutnya disingkat Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan. 18. Kepanjangan Alternatif : -. Selain itu, Ditlantas Polda Metro Jaya juga menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 disebutkan bahwa jalan adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah. 8. Pengaturan mengenai pemeriksaan atau yang sering disebut razia kendaraan bermotor di jalan dapat kita temui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”). I Jawa Barat Cabang Kotamadya DT. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dengan angkutan jalan rel sangat membantu manajemen lalulintas dan angkutan jalan karena tingginya tingkat efisiensi yang dimiliki oleh kedua sarana tersebut. 10. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan b. Sesuai dengan Undang – Undang No. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang. Medan Merdeka Timur No. (3) kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas. 5, Jakarta Pusat 10110, Indonesia E-mail: arbie_245busted@yahoo. 6. Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan, pengaturan dan pemanduan serta penegakan. halaman 6 14 Sumber data : Ibid, halaman 6 15 Sumber Data : Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat. Kemacetan lalu lintas disebabkan berbagai faktor yang kompleks, multidimensionalKepala Dinas Meningkatnya kelancaran dan ketertiban lalu lintas V/C Rasio 0,35 Kepala Dinas Program Penyelengga-raan LLAJ Meningkatnya Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan Persentase Sarpras Keselamatan Jalan 43,91 14. Pangkat / Golongan. Dinas lalu lintas dan angkutan jalan disingkat dinas LLAJ adalah dinas lalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah salah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas. Tara, Okem dan seluruh teman-teman Hukum Administrasi Negara 2011 yang tidak bisa disebut satu persatu. JAKARTA, KOMPAS. Akibatnya biaya pengangkutan (transportasi) akan membengkak sehingga harga barang akan naik. Pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan lalu lintas jalan, angkutan, sarana dan prasarana, sistem lalu lintas serta meningkatkan keterpaduan sistem dan keselamatan perhubungan darat. Memahami Tugas Dinas Perhubungan. UPTD Pusat Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Jalan memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang perhubungan (pembagian sub urusan Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam mendukung kinerja simpang di kawasan. dilakukan uji teknis dan laik jalan sebagai persyaratan beroperasi; c. 1. Dinas Perhubungan . Penambahan kamera pemantau ini penting dilakukan untuk sekurang-kurangnya hal-hal berikut ini:. SRI SUBOKO, S. lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa Pemerintah berkewajiban mendorong industri dalam negeri, antara lain dengan cara memberikan fasilitas, insentif, dan. NIAGA. Sistem Pergerakan :Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (DLLAJR), Polisi Lalu Lintas(Polantas). 8 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan JalanŸ penyusunan program kerja Dinas; Ÿ perumusan kebijakan teknis bidang angkutan, lalu lintas, keselamatan dan teknologi transportasi dan pengendalian operasional; Ÿ pelaksanaan kebijakan bidang angkutan, lalu lintas,keselamatan dan teknologi transportasi, dan pengendalian operasional; Ÿ pengembangan dan pengelolaan. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam. SAMARINDA. lalu lintas dan angkutan jalan; b. pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan kontrak fisik di lapangan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan pihak kontraktor. Photo by Andre Furtado on Pexels. masih rendahnya budaya disiplin berlalu lintas serta pemahaman para pemakai jalan terhadap peraturan perundangan di bidang lalu lintas, yang secara normatif telah diatur dalam UU No. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah; I l. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan AngkutanUndang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan, yang mengatur tentang budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. usaha untuk menanggulangi kemacetan lalu lintas yang dilakukan adalah dengan penambahan sarana jalan, pembangunan jalan tol, jalan layang, terowongan, sistem pengaturan lampu ATCS(Area Traffic Control System), dan lain-lain. lalu lintas angkutan jalan di jalan kabupaten, penetapan rencana umum. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah “satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi,Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, lalu lintas Angkutan Sungai, Penyeberangan dan Laut yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan ; e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas jalan, meliputi manajemen lalu lintas, rekayasaDinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Potensi angkutan umum lainnya adalah angguna (angkutan serba guna), yang jumlahnya 1. Dinas lalu lintas dan angkutan jalan disingkat dinas LLAJ adalah dinas lalu lintas dan angkutan jalan. Kepala Bidang Lalu Lintas: Struktural : Pemeriksa Keselamatan Darat: Pelaksana : Pengadministrasi LLAJ:. 9. angkutan kota (biasa disebut angkota atau mikrolet). dilakukan oleh anak dalam periode usia masih muda disebut sebagai kenakalan, karena dianggap tindakan pelanggaran tersebut dilakukan tanpa adanya kesadaran penuh bahwa tindakan. Penanggulangan lalu-lintas diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalu-Lintas Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau Serta Penyeberangan Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Kemacetan lalu lintas di Jakarta kembali menjadi tema utama di media massa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengatur tentang masalah lalu lintas, khususnya bagi setiap pengemudi kendaraanFUNGSI: 1. Samsat di Indonesia merupakan bentuk kerja sama antara Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero). 2) Petugas dari P2B akan segera melakukan pemeriksaan di lapangan. Mencabut. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan Transportasi. Apel kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444H. Selain itu data. DINAS PERHUBUNGAN. Selasa, 13 Juni 2023, Balikpapan - PT. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan. Potret sebuah kolaborasi dapat dilihat dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surakarta. Pemasangan Pemasangan alat pemberi isyarat lalu lintas harus memperhatikan: a. bahwa sehubungan dengan huruf b di atas, maka dipandang perlu membentuk Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah. Dinas adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bandung ; 6. TANA PASER – Setelah pelaksanakan Gakum pertama di Kab. Berdasarkan undang-undang ini, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan meliputi: penetapan rencana umum lalu lintas dan. maupun umum untuk angkutan orang dan angkutan barang yang akan menuju ke Pulau Jawa atau masuk ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni. Tersedianya Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Aman, Selamat, Tertib, Lancar, dan Terpadu. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai.